“Upah minimum adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh. Baca lebih lanjut untuk mengetahui perbedaan upah minimum untuk usaha mikro dan kecil.”

Upah adalah hak yang diterima oleh pekerja/buruh dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja untuk pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Ini ditentukan dan dibayar berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga mereka. Namun, pemerintah juga menetapkan upah minimum untuk pekerja/buruh di daerah tertentu menggunakan formula yang dikenal sebagai Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kota/Kabupaten. Kebijakan ini berlaku untuk pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di perusahaan yang bersangkutan.

Upah minimum ini ditetapkan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh dari pemberi kerja yang tidak memberikan upah yang cukup dan layak. Upah minimum juga ditetapkan untuk meningkatkan standar hidup pekerja/buruh dan meningkatkan daya beli mereka. Pemerintah juga mengawasi pelaksanaan upah minimum ini dengan melakukan pemeriksaan dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar peraturan upah minimum. Namun, upah minimum ini juga harus diimbangi dengan kondisi ekonomi dan usaha perusahaan agar tidak memberikan beban terlalu berat bagi perusahaan dan membuat perusahaan kesulitan dalam menjalankan usahanya.

Lalu adakah pengaturan upah minimum yang berbeda bagi usaha mikro dan kecil?

Ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil diatur melalui ketentuan Pasal 36 PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam PP Pengupahan ini, untuk usaha mikro dan diberlakukan upah minimum khusus dengan syarat dan ketentuan:

• ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja; dan
• paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat tingkat propinsi; atau
• paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan tingkat propinsi

Nah untuk bisa menerapkan kebijakan upah minimum khusus ini, maka anda sebagai pelaku usaha harus memastikan bahwa usaha anda masuk dalam kategori usaha mikro dan usaha kecil. Penentuan rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan  wajib menggunakan data yang bersumber Badan Pusat Statistik.

Namun sebelum menetapkan berapa keperluan karyawan dari usaha anda, maka anda perlu menentukan terlebih dahulu berapa jumlah biaya beban gaji karyawan

Perhitungannya sederhana. Anda bisa menggunakan rumus 15% – 30% dari pendapatan kotor dalam setahun atau sebulan. Artinya beban gaji karyawan pada usaha anda harus berada pada kisaran persentase tersebut.

Misalnya, usaha anda memiliki pendapatan kotor sebulan 50 juta. Maka beban gaji seluruh karyawan berkisar antara Rp. 7.500.000 sampai dengan Rp. 15.000.000. Beban gaji karyawan, jangan sampai melebihi batas maksimum Rp. 15.000.000 dari pendapatan kotor 50 juta/bulan

Bagaimana menghitung upah minimum di Jakarta?

Berdasarkan data BPS, rata-rata konsumsi perkapita di DKI Jakarta pada 2021 adalah sebesar Rp. 2.336.429,43 untuk lebih mudahnya kita bisa bulatkan menjadi Rp.2.337.000,00. Sementara garis kemiskinan di Jakarta pada 2021 adalah sebesar Rp. 697.638,00 atau kalau mau kita bulatkan ke atas adalah Rp. 697.650.

Maka perhitungan upah minimum untuk karyawan anda adalah:

• Jika menggunakan rata – rata konsumsi per kapita (50% x Rp. 2.337.000 = Rp. 1.168.500);
• Jika menggunakan rata – rata garis kemiskinan (125% x Rp. 697.650 = Rp. 872.063)

Maka upah minimum untuk karyawan pada usaha anda yang masih tergolong mikro dan kecil adalah sebesar Rp. 1.168.500/bulan. Tidak bisa membayar upah dengan menggunakan perhitungan berdasarkan rata – rata garis kemiskinan.

Dengan menghitung secara pasti beban gaji karyawan, anda bisa memulai buka usaha secara mandiri

Chayra Bisnis