Pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 memaparkan draf pembentukan omnibus law mengakomodasi pendirian PT perorangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perancangan ini diharapkan dapat menciptakan perubahan struktur ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Diharapkan dengan terciptanya omnibus law ini akan meningkatkan investasi yang akan mendorong peningkatan pendapatan daya beli dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Urgensi pembentukan RUU ini adalah memasukkannya ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) di tahun 2019-2024.

Namun sayangnya UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi publik, di mana banyak pihak menganggap pemerintah hanya mengejar peningkatan kemudahan berusaha tanpa memikirkan status masyarakatnya.

Terlepas dari kontroversi tersebut, pendirian PT perseorangan akan memberikan kemudahan dalam menjalankan perusahaan, khususnya bagi UMK. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang sudah ada.

Perusahaan PT untuk UMK

Perusahaan perseroan terbatas, juga dikenal sebagai kepemilikan perseorangan atau pedagang tunggal, adalah salah satu bentuk bisnis yang paling sederhana. Menurut Zainal Asikin PT Perorangan adalah pendirian perusahaan dengan satu pengusaha.

Pendirian PT perorangan ini tidak memerlukan kewajiban untuk mendaftar dan juga tidak memerlukan izin untuk membubarkannya. PT perseorangan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas di Berbagai Negara

Uni Eropa

Peraturan Setiap PT di Uni Eropa memiliki peraturannya sendiri. Berdasarkan proposal yang diterbitkan pada tahun 1989, PT dianggap sebagai motor penggerak pengembangan UMKM, dan memberikan kemudahan akses bagi pengusaha perorangan.

Dasar hukum perseroan terbatas perseorangan di Uni Eropa diatur dalam Directive 2009/102/EC tentang bidang hukum korporasi di perseroan terbatas swasta beranggota tunggal.

United Kingdom

Di Inggris ada SMC individu atau PT UK Companies Act 2006, yang merupakan reformasi hukum perusahaan. Mirip dengan konversi perseroan terbatas swasta atau SMC, PT perorangan adalah perusahaan publik yang hanya memiliki satu pemegang saham dan tidak dapat menawarkan sahamnya kepada publik atau membagikannya kepada orang lain.

Malaysia

Pada tahun 2020 Malaysia berada di level EoDB ke-20. Di Malaysia, PT perseorangan sudah ada sejak tahun 1965. Di mana cara untuk mengakhirinya harus dengan mengajukan pengaduan kepada lembaga hukum.

Singapura

Singapura berada di tingkat 2 dalam kemudahan melakukan bisnis atau EoDB. Dasar hukum pt perseorangan diatur dalam Singapore Companies Act (Chapter 50) Act 42/1967 yang terakhir diubah pada tahun 2006. Di mana PT perseorangan adalah perseroan yang modal sahamnya dapat dimasukkan sebagai perseroan terbatas.

Peluang dan Tantangan PT Perorangan di Indonesia

Usulan regulasi bagi PT perseorangan tentu menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Peluang yang dihasilkan adalah memberikan kemudahan bagi UMK dalam membuat perusahaan

Peluang lainnya adalah status perusahaan milik individu tidak akan dibedakan karena memiliki status yang sama, dengan aturan ini juga akan mempromosikan UMKM sehingga memberikan keuntungan lebih.

Namun, tantangan dari PT individu itu sendiri adalah PT sering dipandang sebagai kelemahan karena hanya didirikan dan dikendalikan oleh satu orang. Sehingga semua tanggung jawab dipegang oleh satu orang.

Untuk menyeimbangkan dalam pendirian PT perorangan, maka harus dibuat peraturan atau ketentuan bagi PT perseorangan agar hasil yang diberikan lebih berkualitas dan kepentingan mendapatkan kemudahan dalam berusaha dan mendapat perlindungan dari pihak ketiga, baik kreditur maupun masyarakat.

Chayra Bisnis