“Mewujudkan perdagangan internasional yang efisien, transparan, dan adil bagi semua negara dan pelaku usaha yang terlibat.”

Perdagangan internasional terjadi karena adanya ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh rakyatnya untuk kepentingan konsumsi maupun industri. Sebagai contoh, Indonesia membutuhkan impor beras dari negara surplus penghasil beras seperti Thailand atau Vietnam, sedangkan banyak negara mengimpor minyak sawit dari Indonesia.

Untuk menfasilitasi kepentingan semua negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, ada badan yang disebut organisasi internasional. Tujuannya adalah menyeragamkan aturan perdagangan internasional agar menjadi pedoman bagi pelaku usaha di setiap negara. Organisasi perdagangan dunia pada umumnya dibentuk dari kesepakatan banyak negara dan bersifat internasional.

PBB memainkan peran penting dalam koordinasi dalam membentuk organisasi perdagangan dunia. Namun, badan non-pemerintah seperti International Chamber of Commerce juga berperan penting dan produktif dalam operasionalisasi perdagangan internasional.

World Trade Organization (WTO) adalah organisasi yang resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. WTO menjadi forum bagi perundingan perdagangan antar negara, meninjau kebijakan-kebijakan perdagangan negara anggota, serta bekerja sama dengan World Bank dan International Monetary Fund dalam upaya yang lebih terpadu untuk menghasilkan kebijakan perdagangan dunia.

International Chamber of Commerce (ICC) menyusun kebijakan dan kesepakatan internasional di bidang perdagangan internasional. ICC juga memberikan jasa dalam bentuk konsultasi, arbitrase, dan fasilitas peningkatan pengetahuan melalui berbagai penerbitan dan penyelenggaraan seminar.

International Development Association (IDA) memberikan kredit tanpa bunga dan dengan syarat-syarat lunak (soft and flexible loan) kepada negara-negara berkembang berpenghasilan rendah untuk memajukan pembangunan ekonomi dan mendorong produktivitas sehingga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat.

International Anticounterfeiting Coalition (IACC) bergerak di bidang perlindungan Hak Milik Intelektual seperti pengembangan hukum dan ketentuan, pelanggaran undang-undang dan lainnya. IACC didukung oleh banyak pihak, terutama oleh para pemegang hak milik intelektual seperti hak cipta, paten, dan lainnya, yang sering digandakan haknya tanpa izin, sehingga merugikan pemegang hak cipta dan negara.

International Maritime Organization (IMO) didirikan pada tahun 1948. Kesepakatan yang ditetapkan oleh IMO sangat berpengaruh terhadap ketentuan di bidang kelautan dan lalu lintas pelayaran internasional.

Dalam dunia perdagangan internasional, organisasi internasional memegang peranan penting untuk menjamin keadilan dan kesetaraan antara negara-negara yang terlibat. Dengan adanya organisasi internasional tersebut, diharap kan dapat tercipta perdagangan internasional yang lebih efisien, transparan, dan adil bagi semua negara dan pelaku usaha yang terlibat. Dalam konteks perdagangan internasional yang semakin kompleks dan dinamis, penting bagi negara-negara untuk mempertahankan hubungan kerjasama yang baik melalui berbagai organisasi internasional.

Ketergantungan antar negara dalam perdagangan internasional juga berdampak pada stabilitas ekonomi global. Perubahan ekonomi atau kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh satu negara dapat memengaruhi negara-negara lain yang memiliki hubungan dagang dengan negara tersebut. Contohnya adalah ketika Amerika Serikat menerapkan tarif impor yang tinggi pada produk-produk China, hal ini berdampak pada negara-negara yang menjadi pengimpor produk-produk tersebut seperti negara-negara di Eropa atau Asia.

Perdagangan internasional juga berdampak pada kesenjangan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang. Negara maju biasanya memiliki akses yang lebih mudah ke pasar internasional dan memiliki keunggulan dalam teknologi dan sumber daya manusia sehingga mereka lebih mampu memproduksi produk dengan biaya yang lebih rendah. Sementara itu, negara berkembang biasanya menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar internasional dan seringkali memiliki keterbatasan dalam hal teknologi dan sumber daya manusia sehingga biaya produksi lebih tinggi.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional dan memperkuat posisi mereka di pasar global.