“WIPO atau World Intellectual Property Organization adalah organisasi khusus dalam struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki misi untuk mempromosikan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) ke seluruh dunia. Dalam perjalanan sejarahnya, terdapat setidaknya 10 momen penting yang terkait dengan WIPO.”

World Intellectual Property Organization (WIPO) merupakan organisasi khusus dalam struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki misi untuk mempromosikan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) ke seluruh dunia. Pada tahun 2023, WIPO akan genap berusia 36 tahun. Dalam perjalanan sejarahnya, terdapat setidaknya 10 momen penting yang terkait dengan WIPO, empat diantaranya bahkan terjadi jauh sebelum organisasi ini lahir.

Momen pertama terjadi pada tahun 1883 dengan disahkannya Paris Convention for the Protection of Industrial Property yang menegaskan pentingnya perlindungan HKI. Pembentukan Paris Convention dilatarbelakangi kisah ‘boikot’ sejumlah inventor yang menolak hadir di pameran internasional di Wina, Austria karena khawatir karya mereka dicuri.

Momen kedua terjadi pada tahun 1886 dengan lahirnya Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works yang bertujuan untuk melindungi karya seni seperti novel, cerita pendek, puisi, teater, lagu, opera, musik, lukisan, patung, dan karya arsitektur. Dilatarbelakangi kampanye seorang penulis terkenal asal Perancis, Victor Hugo, Berne Convention memberikan hak kepada kreator seni untuk mengelola karyanya sendiri dan menerima kompensasi uang.

Momen ketiga terjadi pada tahun 1891 dengan disahkannya Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. Madrid Agreement dianggap fenomenal karena dari instrumen itulah muncul sebuah sistem yang dinamakan Madrid System for the International registration of marks. Madrid System memungkinkan pemilik merek dagang untuk mendaftarkan merek yang kemudian berlaku di semua negara peserta Madrid Agreement.

Momen keempat terjadi pada tahun 1893 dengan berdirinya the United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI). BIRPI menjadi semacam kantor sekretariat yang berlokasi di Berne, Swiss yang mengurus administrasi penerapan Paris Convention dan Berne Convention.

Momen kelima terjadi pada tahun 1970 dengan transformasi organisasi BIRPI menjadi WIPO dengan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization sebagai landasan hukum. WIPO sebagai organisasi yang bersifat independen dan tidak terikat dengan organisasi lainnya dalam PBB, tetap fokus dalam mengurusi masalah-masalah yang berhubungan dengan HKI.

Momen keenam dalam perjalanan sejarah WIPO terjadi pada tahun 1974, saat organisasi ini bergabung dengan PBB dengan status sebagai Specialized Agency. Ini berarti negara-negara anggota PBB berhak bergabung dengan WIPO, meskipun tidak bersifat wajib.

Momen ketujuh terjadi pada tahun 1978 dengan diluncurkannya PCT International Patent System. PCT adalah akronim dari the Patent Cooperation Treaty, yang merupakan perjanjian internasional yang beranggotakan 150 negara. PCT International Patent System adalah sistem pencatatan paten terbesar di dunia yang memungkinkan pemohon untuk mendaftarkan paten hanya sekali saja, tetapi berlaku di semua negara.

Momen kedelapan terjadi pada tahun 1994 dengan pembentukan WIPO Arbitration and Mediation Center. Lembaga ini bermarkas di Jenewa, Swiss dan memiliki kantor perwakilan di Singapura. WIPO Arbitration and Mediation Center menangani sengketa yang berkaitan dengan perjanjian seperti perjanjian lisensi paten, perjanjian merek, perjanjian distribusi, dan perjanjian riset dan pengembangan.

Momen kesembilan terjadi pada tahun 1998 dengan prakarsa WIPO untuk membentuk WIPO Academy, sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kursus-kursus yang berkaitan dengan aspek teori dan praktik HKI.

Momen kesepuluh terjadi pada tahun 2007 dengan dibentuknya Development Agenda yang terdiri dari 45 butir rekomendasi yang dibagi menjadi enam kelompok, yaitu Technical Assistance dan Capacity Building, Norm-setting, flexibilities, public policy and public domain, Technology Transfer, Information and Communication Technologies (ICT) and Access to Knowledge, Assessment, Evaluation and Impact Studies, Institutional Matters including Mandate and Governance, dan Other Issues. Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) juga dibentuk untuk mengawasi dan melaporkan implementasi dari rekomendasi-rekomendasi yang ditentukan dalam Development Agenda.