Mengenal SLAPP dan Anti SLAPP

5
(1)

“SLAPP atau Strategic Lawsuit Against Public Participation adalah tuntutan hukum yang digunakan untuk mencegah kritik dan publikasi negatif. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan apa itu SLAPP, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.”

SLAPP atau Strategic Lawsuit Against Public Participation adalah tuntutan atau gugatan hukum yang digunakan untuk mencegah kritik dan publikasi yang bersifat negatif. SLAPP diajukan oleh individu atau badan hukum untuk menghambat peran serta masyarakat dalam kritik dan publikasi tersebut. SLAPP dikenal dengan perbedaan besar dalam kekuatan dan sumber daya antara pihak yang mengajukan gugatan dengan pihak yang dituduh. SLAPP pertama kali diperkenalkan oleh Prof. George W. Pring dan Penelope Canan dalam buku mereka yang berjudul SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out

Sederhananya, meskipun tuntutan atau gugatan hukum itu mekanisme yang sah, namun SLAPP digunakan untuk membungkam atau menghentikan peran serta masyarakat. Karakteristik yang menonjol dari SLAPP adalah perbedaan kekuatan/kekuasaan dan sumberdaya antara pelapor/penggugat dengan terlapor/tergugat yang sangat lebar.

Dapatkan Kabar Terbaru dari Kami melalui Whatsapp Channel Chayra.ID. Jadi, jangan ragu lagi! Temukan solusi terbaik untuk kebutuhan bisnis Anda

SLAPP sering digunakan oleh perusahaan atau individu dengan sumber daya yang cukup besar untuk menghentikan kritik atau publikasi yang negatif tentang mereka. Hal ini dapat menyebabkan korban SLAPP merasa tidak aman untuk mengekspresikan pendapat mereka dan menghambat peran serta masyarakat dalam proses demokrasi. Beberapa negara telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur SLAPP dan memberikan perlindungan bagi para pengkritik dari tuntutan yang tidak berdasar. Namun, di negara-negara yang tidak memiliki undang-undang tersebut, para pengkritik masih rentan terhadap ancaman SLAPP dan harus berhati-hati dalam mengekspresikan pendapat mereka.

Penggunaan SLAPP yang semakin meningkat di seluruh dunia membuat kekhawatiran semakin meningkat. Oleh karena itu, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul menegaskan bahwa dalam beberapa konteks hukum, mekanisme SLAPP ini justru diperkuat. Contohnya adalah biaya yang tinggi untuk mengatasi masalah hukum, fleksibilitas undang-undang yang menargetkan kebebasan berbicara (terutama dalam konteks penghinaan), dan tidak adanya perlindungan khusus seperti undang-undang Anti SLAPP atau ganti rugi untuk penyalahgunaan mekanisme hukum.

Tak heran jika banyak upaya untuk merespon mekanisme SLAPP dengan membuat aturan anti SLAPP. Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB pada 2017 mengeluarkan Komentar umum mengenai Kewajiban negara berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam konteks kegiatan bisnis yang pada pokoknya meminta Negara untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warganya dari campur tangan pihak ketiga dan meminta agar Negara menciptakan kerangka hukum yang menjamin warga untuk dapat menikmati hak asasi manusia secara bebas

Selain itu PBB juga mengeluarkan Panduan Prinsip – prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Panduan ini menegaskan bahwa penghormatan hak asasi manusia menjadi standar perilaku untuk perusahaan dimanapun mereka menjalankan operasi bisnisnya.

Khusus Indonesia, praktik SLAPP mulai marak selepas reformasi. Salah satu kasus SLAPP yang terdeteksi terjadi pada 2004, dimana Dr. Dr. Rignolda Djamaludin, seorang ahli lingkungan hidup, menyampaikan pandangannya di Harian Kompas (20 Juli 2004) dan Harian Sinar Harapan (21 Juli 2004) tentang penyebab penyakit minamata yang diidap oleh masyarakat sekitar Teluk Buyat

Menurut penelitian yang dilakukan Agung Wardana, terdapat 75 kasus di sektor lingkungan sepanjang 2010 sampai 2021. Rincian 75 kasus tersebut adalah 68 kasus pidana, 5 kasus perdata, dan 2 kasus administrasi Negara

Berbagai kasus SLAPP yang muncul setelah reformasi membuka peluang diaturnya ketentuan ANTI SLAPP. Pengaturan Anti SLAPP yang diinisiasi adalah pengaturan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 66 UU ini menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Namun ketentuan pasal 66 UU PPLH ini belum selaras dengan 4 dimensi pengaturan Anti SLAPP yang efektif. Empat dimensi tersebut antara lain:

  • perlindungan (protective) masyarakat yang berpartisipasi dalam perbincangan publik dengan itikad baik;
  • mengecilkan hati (dissuasive) penggugat/pelapor SLAPP potensial agar mereka enggan menggunakan intimidasi hukum;
  • memberikan kompensasi secara penuh atas kerugian moral, psikologis, dan finansial yang diderita korban SLAPP; dan
  • memerintahkan penggugat/pelapor SLAPP untuk memberikan kompensasi kepada korban SLAPP

Ketentuan Pasal 66 UU PPLH juga dianggap masih memiliki kelemahan dari sisi prosedur dan dari sisi substansi. Dari sisi prosedur, mekanisme yang ada belum dilengkapi dengan pengaturan hukum acara. Dari sisi substansi, penjelasan Pasal 66 UU PPLH malah mereduksi ketentuan Anti SLAPP. Penjelasan Pasal 66 UUPPLH menyebutkan:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”

Apakah kabar ini berguna?

Anda yang tentukan bintangnya!

Tingkat Kepuasan 5 / 5. Jumlah pemberi bintang: 1

Belum ada yang kasih bintang! Jadi yang pertama memberi bintang.

Karena kabar ini berguna untuk anda...

Kirimkan ke media sosial anda!

Jangan biarkan ragu menghentikan Anda dari memusnahkan arsip yang tidak diperlukan lagi! Chayra Solusi Arsip siap membantu Anda dengan cara yang aman, terpercaya, ramah lingkungan, dan efisien.

Hubungi kami sekarang untuk menghilangkan keraguan dan mendapatkan solusi arsip yang tepat untuk kebutuhan Anda!

Eksplorasi konten lain dari Chayra.ID

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca