Kasus antara Terpidana Korupsi dan KPK mengungkap dilema penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia, berujung pada refleksi penting melalui Putusan Mahkamah Agung.
Dalam labirin peradilan Indonesia, interaksi antara lembaga penegak hukum dan individu sering kali melahirkan dilema yang tak kunjung usai. Cerita seorang Terpidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu episodenya yang paling menarik, menyoroti garis tipis antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Kasus Penggeledahan dan Penyitaan: Awal Permasalahan
Pada sebuah hari di tahun 2011, rumah dari – awalnya Tersangka dan saat perkara ini digelar telah menjadi Terpidana Korupsi – menjadi sasaran penggeledahan KPK. Operasi ini menghasilkan penyitaan berbagai barang dan dokumen, termasuk sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan korupsi. Namun, ia menilai bahwa KPK telah melewati batas, melakukan penggeledahan tanpa surat perintah yang sah dan tanpa berita acara penggeledahan yang memadai. Dalam perjalanannya, ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Antara Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dalam kasus ini, debat tentang legalitas tindakan KPK dan implikasinya terhadap HAM mencuat. Apakah penyitaan uang oleh KPK memiliki dasar hukum yang kuat, atau apakah ini melanggar hak Sang Terpidana untuk menjelaskan asal-usul hartanya? Tindakan KPK ini dituding sebagai praktik pembuktian terbalik yang sewenang-wenang, menabrak prinsip hukum dan mengesampingkan HAM.
Namun, jangan keliru untuk menarik kesimpulan. Karena perkara ini pada dasarnya adalah mengenai barang bukti yang sempat disita dan telah diputuskan oleh Pengadilan tidak terkait dengan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan.
Perjalanan Panjang Menuju Keadilan
Awalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi angin segar bagi Terpidana Korupsi dengan memutuskan bahwa KPK telah bertindak melawan hukum dan menyuruh mengembalikan barang – barangnya dan ditambah dengan membayar kerugian immateriil. Namun, putusan ini dibatalkan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Tetapi, Mahkamah Agung kemudian mengambil langkah berbeda.
Mahkamah Agung dan Pembelaan Hak Individu
Dalam keputusannya, Mahkamah Agung memandang bahwa barang-barang milik Terpidana Korupsi yang disita, setelah terbukti bukan hasil tindak pidana, adalah hak pribadi dan harus dikembalikan. Keterlibatan barang-barang tersebut dalam perkara pidana tidak secara otomatis menjadikannya tidak atau sulit dikembalikan khususnya ketika terbukti tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dituduhkan.
Kaidah Hukum dari Putusan Mahkamah Agung No 2580 K/Pdt/2013
“…tindakan penyitaan terhadap barang-barang yang semula diduga hasil tindak pidana adalah ranah perkara pidana, akan tetapi terhadap barang-barang milik Terpidana yang disita oleh Penyidik, dan kemudian sesuai dengan Putusan Majelis Perkara Pidana ternyata barang-barang yang disita tersebut bukan hasil tindak pidana, maka status barang-barang tersebut adalah barang milik pribadi.”
“…Karena itu demi hukum harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat”
“….Sehingga tindakan menahan barang-barang tersebut adalah tanpa alas hukum yang benar dan merugikan hak subjektif Penggugat”
Refleksi terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
Putusan ini membuka mata kita tentang pentingnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan HAM dalam setiap tindakan penegakan hukum. KPK, dengan mandatnya yang mulia untuk memberantas korupsi, harus tetap beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan rasa keadilan.
Pelajaran yang Didapat
Kasus ini mengajarkan kita bahwa dalam perjuangan melawan korupsi, tidak boleh ada pengorbanan sembarangan atas hak asasi individu. Perlindungan HAM harus tetap menjadi prioritas, bahkan dalam upaya pemberantasan korupsi sekalipun. Keputusan Mahkamah Agung ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam penegakan hukum, keadilan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak setiap individu.
Dengan kasus ini sebagai contoh, mari kita terus berdialog dan berupaya menguatkan sistem peradilan kita agar selalu seimbang antara kebutuhan penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak asasi manusia yang tak terbantahkan.
Anggara Suwahju
Accomplished Legal Professional with a Global Perspective and Expertise in Criminal and Constitutional Litigation
by Abifathan –