Terjerat Korupsi dalam Proyek Pembuatan Foto Udara di Nunukan

0
(0)

“Kasus korupsi dalam proyek pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada tahun 2012 melibatkan pelanggaran sistematis dan dana besar. Artikel ini membahas perjalanan kasus dari awal hingga putusan pengadilan.”

Kasus korupsi dalam proyek pemerintah selalu menarik perhatian publik, terutama ketika melibatkan jumlah dana yang besar dan pelanggaran yang sistematis. Salah satu kasus tersebut adalah proyek pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada tahun 2012. Artikel ini akan merinci perjalanan kasus ini, mulai dari pelaksanaan proyek hingga putusan pengadilan.

Latar Belakang Proyek Foto Udara Pulau Nunukan

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk proyek pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan. Proyek ini dimaksudkan untuk menghasilkan peta foto dan peta garis dengan skala 1:5000, yang melibatkan berbagai tahapan seperti desain model pemotretan, pembuatan jalur terbang, dan observasi lapangan.

Penunjukan dan Kontrak

Pada tanggal 30 Oktober 2012, sebuah perusahaan konsultasi ditunjuk sebagai penyedia jasa untuk proyek ini melalui Surat Perjanjian Kerja. Nilai kontrak untuk pekerjaan ini adalah Rp1.378.795.000,00, dengan masa pelaksanaan selama 45 hari kalender, mulai dari 30 Oktober hingga 13 Desember 2012.

Pelaksanaan dan Penyimpangan

Pelaksanaan proyek ini ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Dalam tahap-tahap awal, beberapa prosedur dan persyaratan teknis tidak dipenuhi dengan benar. Beberapa ahli yang namanya dicantumkan dalam dokumen pendukung tenaga ahli perusahaan tersebut ternyata tidak mengetahui atau terlibat langsung dalam proyek ini.

Pengajuan dan Pembayaran

Direktur perusahaan tersebut mengajukan permohonan pembayaran termin pertama dan kedua meskipun pekerjaan di lapangan baru mencapai sekitar 62%. Permohonan ini disetujui dan dicairkan oleh pejabat terkait, yang menyebabkan pembayaran termin pertama sebesar Rp414.133.500,00 dan termin kedua sebesar Rp690.222.500,00 dilakukan meskipun pekerjaan belum mencapai kemajuan yang dilaporkan.

Temuan dan Audit

Laporan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan bahwa pekerjaan proyek sebenarnya baru selesai sekitar 62% pada akhir kontrak. Kerugian negara yang diakibatkan dari proyek ini sebesar Rp541.550.000,00. Audit tersebut juga menunjukkan bahwa beberapa item pekerjaan seperti pembuatan tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah tidak dilakukan sesuai kontrak.

Dakwaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

  • Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
  • Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Putusan Pengadilan

Pada 25 Juni 2015, Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan bahwa direktur perusahaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair. Namun, dalam dakwaan subsidair, dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp75.000.000,00. Putusan ini kemudian diajukan banding, dan Pengadilan Tinggi Samarinda pada 11 September 2015 menguatkan putusan dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp200.000.000,00.

Keputusan Final Mahkamah Agung

Pada 22 Oktober 2015, baik pihak penuntut umum maupun terdakwa mengajukan kasasi. Mahkamah Agung pada akhirnya mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda. Direktur tersebut dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00.

Hukuman ini dijatuhkan disebabkan karena Mahkamah Agung menyatakan bahwa kerugian yang dinyatakan oleh penuntut umum sebesar Rp541.550.000,00 adalah hasil copy-paste dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) yang menyatakan pekerjaan tidak dikerjakan sebagaimana mestinya hingga 14 Desember 2012, batas akhir kontrak proyek tersebut. Dana proyek telah dicairkan 100%, padahal hasil pemeriksaan menunjukkan pekerjaan baru selesai 62%. Namun, pencairan dana 100% dilakukan untuk menghindari hangusnya anggaran tahunan, dengan rencana menyelesaikan sisa pekerjaan dalam perpanjangan waktu hingga 17 Januari 2013. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester II tahun 2014 merekomendasikan pemberian sanksi atas keterlambatan penyelesaian proyek dan denda sebesar Rp59.288.185,00 yang telah disetor ke kas daerah.

Mahkamah Agung juga menemukan bahwa proyek tersebut sebenarnya telah selesai 100% pada 17 Januari 2013 dan diterima oleh pihak Pemerintah Daerah Nunukan. Penghitungan kerugian negara oleh BPKP dianggap tidak akurat karena menggunakan metode berbeda dengan BPK. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam penentuan kerugian negara, yang menurut Mahkamah Agung tidak dapat dijadikan pegangan.

Karena kerugian negara yang tidak jelas jumlahnya, Mahkamah Agung memutuskan in dubio pro reo yang menguntungkan terdakwa. Mahkamah juga menyatakan bahwa kesalahan terdakwa hanya terkait dengan pelaporan yang tidak benar dan keterlambatan penyetoran denda keterlambatan.

Pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 49 K/PID.SUS/2016

“Bahwa kerugian negara yang tidak jelas jumlahnya menjadikan keadaan in dubio pro reo yang harus diputuskan dengan menguntungkan Terdakwa, atas dasar ini unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan atau didakwakan kepada Terdakwa juga tidak terbukti sesuai alat bukti yang dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Bahwa kesalahan Terdakwa hanya dapat dikaitkan dengan tidak dilibatkannya ahli Photogrametri, dan Terdakwa selaku pihak swasta yang diberikan tugas menjalankan suatu pekerjaan, tidak memberikan data atas laporan yang benar, artinya bahwa pekerjaan tersebut baru selesai 68% (enam puluh delapan persen) untuk kepentingan pencairan dana 100% tetapi telah dilaporkan selesai 100% (seratus persen), dan adanya keterlambatan penyetoran denda keterlambatan oleh Terdakwa ke kas daerah;”

Penutup

Kasus ini menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam pengadaan proyek pemerintah. Meskipun ada mekanisme pengawasan dan audit, penyimpangan masih dapat terjadi. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi agar tujuan pembangunan dapat tercapai tanpa merugikan keuangan negara.

 

Apakah kabar ini berguna?

Anda yang tentukan bintangnya!

Tingkat Kepuasan 0 / 5. Jumlah pemberi bintang: 0

Belum ada yang kasih bintang! Jadi yang pertama memberi bintang.

Karena kabar ini berguna untuk anda...

Kirimkan ke media sosial anda!

Anggara Suwahju
Senior Counsel at Chayra Law Center

Accomplished Legal Professional with a Global Perspective and Expertise in Criminal and Constitutional Litigation

Eksplorasi konten lain dari Chayra.ID

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca