Putusan Sela Penting dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

5
(1)

“Kasus besar di Mahkamah Agung terkait tuduhan gratifikasi dan pencucian uang menjadi sorotan utama. Artikel ini mengulas putusan sela yang membatalkan dakwaan dan dampaknya pada sistem hukum Indonesia.”

Pendahuluan

Di bulan Mei 2024, pengadilan Indonesia menyaksikan sebuah kasus besar yang melibatkan seorang hakim agung dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian publik tetapi juga menjadi sorotan utama dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Ringkasan Kasus

Seorang hakim agung, didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp650 juta dan beberapa aset lainnya terkait dengan jabatannya. Dugaan korupsi ini mencuat pada tahun 2022, ketika hakim agung tersebut bersama rekannya, diduga menerima suap untuk mempengaruhi putusan kasasi di Mahkamah Agung.

Detail Tuduhan

Dalam dakwaan yang dibacakan, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa Hakim Agung tersebut menerima uang sebesar Rp650 juta dari seseorang melalui perantara. Uang tersebut diduga diberikan sebagai imbalan untuk mempengaruhi putusan kasasi yang berkaitan dengan kasus lingkungan hidup. Selain itu, Hakim Agung itu juga dituduh melakukan pencucian uang dengan cara membeli aset-aset berupa tanah dan kendaraan serta menukarkan mata uang asing yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Kronologi Peristiwa

Kasus ini bermula dari pertemuan antara dua orang sebut saja Namanya Fulan dan Fulana, yang kemudian menghubungi Hakim Agung itu. Pada beberapa kesempatan, uang suap diserahkan di berbagai tempat, termasuk hotel dan bandara. Hakim Agung itu lalu diduga menggunakan uang tersebut untuk membeli beberapa aset dengan tujuan menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah.

Pembelaan Sang Hakim Agung

Dalam sidang, sang Hakim Agung yang menjadi Terdakwa dan tim pembelanya menyatakan bahwa dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap. Mereka juga menuduh bahwa penuntutan ini tidak sah karena tidak ada pelimpahan kewenangan dari Jaksa Agung kepada KPK dalam kasus ini. Selain itu, tim pembela juga menekankan bahwa tuduhan penerimaan uang suap tidak didukung oleh bukti yang kuat.

Pertimbangan Pengadilan

Pengadilan menyatakan bahwa keberatan tim pembela sang Hakim Agung beralasan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan beberapa poin penting:

  • Kewenangan Penuntutan: Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun KPK memiliki tugas dan fungsi penuntutan, Direktur Penuntutan KPK tidak menerima pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung. Pengadilan menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana (Pasal 1 angka 4 UU Kejaksaan)​​.
  • Prosedur Pendelegasian: Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf j UU Kejaksaan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan. Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf j UU Kejaksaan menyatakan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana ditentukan dengan memperhatikan asas single prosecution system, asas een en ondelbaar, dan asas oportunitas. Asas single prosecution system menegaskan bahwa Jaksa Agung adalah pemilik tunggal kewenangan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021​​.
  • Ketidakterpenuhan Syarat Pendelegasian: Pengadilan berpendapat bahwa Direktur Penuntutan KPK tidak memiliki kewenangan sebagai Penuntut Umum karena syarat-syarat pendelegasian dari Jaksa Agung tidak terpenuhi. Dalam berkas perkara, tidak ditemukan lampiran pendelegasian, dan Penuntut Umum KPK tidak dapat membuktikan adanya pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung​​.

Majelis Hakim memutuskan untuk menerima keberatan dari tim pembela dan membatalkan dakwaan terhadap sang Hakim Agung. Putusan ini berarti bahwa dakwaan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK dianggap tidak sah, dan sang Hakim Agung harus dibebaskan dari tahanan.

Pendapat Pengadilan dalam Perkara No 43/ Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst

“…seluruh penuntutan pidana di Negara Republik Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Rl maupun lembaga lain hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum dengan syarat telah menerima pendelegasian wewenang penuntutan dari Jaksa Agung Rl karena sesuai asas single prosecution system dan dominus litis hanya Jaksa Agung yang menjadi Penuntut Umum tunggal yang memiliki kewenangan tunggal untuk melakukan penuntutan tindak. pidana di Republik ini”

Penutup

Kasus Hakim Agung ini adalah salah satu contoh penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun menghadapi banyak tantangan, namun pada saat yang sama kasus ini juga mengingatkan kita akan pentingnya transparansi dan integritas dalam sistem peradilan. Sebagai masyarakat, kita berharap bahwa proses hukum ke depannya dapat terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa keadilan hadir di tengah – tengah masyarakat

Apakah kabar ini berguna?

Anda yang tentukan bintangnya!

Tingkat Kepuasan 5 / 5. Jumlah pemberi bintang: 1

Belum ada yang kasih bintang! Jadi yang pertama memberi bintang.

Karena kabar ini berguna untuk anda...

Kirimkan ke media sosial anda!

Anggara Suwahju
Senior Counsel at Chayra Law Center

Accomplished Legal Professional with a Global Perspective and Expertise in Criminal and Constitutional Litigation

Eksplorasi konten lain dari Chayra.ID

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca