Sebagai masyarakat Indonesia, kita telah mengenal dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi nasional, menganjurkan sila keempat yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat berlandaskan hikmat dan kebijaksanaan. Sejalan dengan nilai-nilai tersebut, tak heran jika bangsa Indonesia mengutamakan gotong royong, kebersamaan, dan musyawarah mufakat sebagai sarana menyelesaikan berbagai permasalahan.

Semangat musyawarah untuk mencapai mufakat juga tercermin dalam penerapan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, yang dikenal sebagai mediasi. Mediasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator. Meskipun konsep mediasi telah diimplementasikan, kenyataannya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan masih lebih umum dibandingkan melalui mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi mediasi belum mencapai potensinya secara maksimal, baik dari segi kelembagaan maupun kapasitas pelaksanaannya.

Padahal, kebijakan mediasi telah diatur dalam berbagai kebijakan hukum yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Salah satu faktor yang menyebabkan minimnya informasi tentang mediasi sebagai cara penyelesaian adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai proses dan manfaat mediasi. Dengan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai mediasi, diharapkan masyarakat dan pelaku hukum akan lebih menerima dan memanfaatkan metode ini untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, penting untuk menyoroti bahwa mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa harus didasarkan pada kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak boleh dipaksakan oleh satu atau beberapa pihak. Selain itu, karena mediasi hanya dapat dimulai dan diakhiri dengan kesepakatan para pihak, tidak ada faktor lain yang dapat menghentikannya kecuali melalui kesepakatan tersebut. Bahkan dalam situasi bencana alam atau bencana sosial, proses mediasi tidak dapat dihentikan sepihak oleh satu atau beberapa pihak. Intinya, mediasi harus berjalan dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Dengan memperkuat lembaga mediasi dan meningkatkan kapasitas para pelaksana mediasi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan proses dan manfaat mediasi, kita dapat mencapai tujuan gotong royong dan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia.

Perlu ditekankan bahwa mediasi dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efisien dalam penyelesaian sengketa. Dibandingkan dengan proses pengadilan yang seringkali memakan waktu dan biaya yang besar, mediasi dapat menciptakan ruang bagi para pihak untuk berdialog, berbagi perspektif, dan mencapai solusi bersama dengan bantuan mediator yang netral. Melalui mediasi, para pihak memiliki kontrol yang lebih besar terhadap hasil penyelesaian sengketa mereka, sehingga keputusan yang diambil dapat memperoleh kepuasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk mencapai implementasi mediasi yang optimal, langkah-langkah konkret perlu dilakukan. Pertama, peningkatan sosialisasi dan pemahaman mengenai mediasi harus dilakukan secara luas, baik kepada masyarakat umum maupun pelaku hukum. Dengan menyebarkan informasi yang tepat mengenai proses, manfaat, dan kelebihan mediasi, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan merasa percaya diri dalam memilih mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih diminati dan diandalkan dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia.

Dalam perjalanan menuju penyelesaian sengketa yang adil dan berkeadilan, mediasi memegang peran penting sebagai wujud konkret dari nilai-nilai Pancasila. Melalui gotong royong, kebersamaan, dan musyawarah mufakat, mediasi menjadi alat yang efektif untuk membangun harmoni dan menghindari konflik yang merugikan.

Dengan semangat tersebut, marilah kita terus mendorong dan mendukung implementasi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih baik di Indonesia, menjadikan negara kita sebagai contoh dalam menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan nyata.