Mau Membuat Perjanjian Bisnis? Perhatikan Syarat – Syarat Berikut!

5
(1)

Perjanjian memiliki peranan yang penting dalam dunia hukum, karena ia merupakan bentuk kontrak yang mengikat para pihak yang terlibat. Pelaksanaan perjanjian tersebut memiliki kaitan erat dengan hukum kekayaan yang dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya.

Saat ini, dasar hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1338 KUH Perdata mengatur prinsip kebebasan berkontrak yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dapatkan Kabar Terbaru dari Kami melalui Whatsapp Channel Chayra.ID. Jadi, jangan ragu lagi! Temukan solusi terbaik untuk kebutuhan bisnis Anda

Pasal ini menyatakan bahwa para pihak dalam kontrak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, tanpa memandang isi dan bentuknya. Dengan kata lain, semua perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sesuai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat.

Secara substansi, kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang menghasilkan kewajiban, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Akan tetapi, meskipun ada kebebasan membuat perjanjian, namun kebebasan yang dimaksud bukanlah berarti kebebasan yang tak terbatas. Setiap pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian harus memenuhi persyaratan yang sah agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menjadi dasar hukum perjanjian saat ini, adalah sebagai berikut:

  1. Kesepakatan Para Pihak. Kesepakatan berarti terdapat persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus memiliki kehendak yang bebas dan suka rela untuk terikat, baik secara eksplisit maupun implisit. Kebebasan di sini berarti terbebas dari kesalahan, paksaan, dan penipuan. Sebagai kontras, menurut Pasal 1321 KUH Perdata, sebuah perjanjian menjadi tidak sah jika terjadi kesepakatan akibat adanya unsur kesalahan, paksaan, atau penipuan.
  2. Kecakapan Para Pihak. Berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali ditentukan sebaliknya oleh undang-undang. Artinya, setiap individu dianggap mampu dan berkompeten untuk melakukan perjanjian, kecuali jika ada ketentuan hukum yang menyatakan sebaliknya.
  3. Mengenai Suatu Hal Tertentu. Suatu hal tertentu berarti hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, di mana minimalnya jenis barang yang dimaksudkan dalam perjanjian harus ditentukan dan barang tersebut dapat diperdagangkan.
  4. Sebab yang Halal. Sebab yang halal adalah substansi dari perjanjian itu sendiri, yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dengan kata lain, perjanjian haruslah sah secara moral dan etika, serta tidak melanggar nilai-nilai hukum dan norma-norma sosial yang berlaku.

Dengan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian tersebut, sebuah perjanjian dapat dianggap memiliki dasar hukum yang kuat dan berlaku dengan sah di mata hukum.

Misalnya dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia, Pasal 31 UU 24/2009 mengemukakan dengan tegas bahwa: Bahasa Indonesia harus digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau warga negara Indonesia secara perseorangan.

Dalam ketentuan ini, jelaslah bahwa kontrak yang melibatkan pihak-pihak yang merupakan warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 ini dapat menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Alasan di balik hal ini adalah bahwa kontrak tersebut tidak memenuhi syarat “sebab atau kausa yang halal” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata.

Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan subjek hukum Indonesia. Oleh sebab itu, penting bagi para pihak yang ingin melakukan perjanjian untuk memastikan bahwa semua persyaratan dalam pembuatan perjanjian terpenuhi guna menjaga keabsahan dan melindungi kepentingan masing-masing pihak yang terlibat.

Apakah kabar ini berguna?

Anda yang tentukan bintangnya!

Tingkat Kepuasan 5 / 5. Jumlah pemberi bintang: 1

Belum ada yang kasih bintang! Jadi yang pertama memberi bintang.

Karena kabar ini berguna untuk anda...

Kirimkan ke media sosial anda!

Jangan biarkan masalah hukum mengganggu hidupmu! Dengan layanan konsultasi hukum online dari Chayra Solusi Hukum, Anda bisa mendapatkan jawaban cepat dan tepat dari penasihat hukum terakreditasi dengan harga terjangkau mulai dari Rp. 35.000 saja!

Jangan ragu untuk menghubungi Chayra Solusi Hukum sekarang dan biarkan kami membantumu menyelesaikan masalah hukummu dengan mudah dan aman.

Berlangganan via Whatsapp

Share:

More Posts

Berlangganan via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Send Us A Message

Eksplorasi konten lain dari Chayra.ID

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca