Konsultasi Hukum Hutang Piutang di Indonesia

0
(0)

Dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, kegiatan pinjam meminjam dana atau uang adalah hal yang lumrah Anda temui. Akan tetapi ketika kemudian terjadi masalah yang menimbulkan sengketa maka Anda mungkin akan membutuhkan sesi konsultasi hukum hutang piutang.

Hal tersebut guna untuk memahami mekanisme hukum yang berlaku yang berkaitan dengan masalah hutang piutang. Misalnya mangkirnya salah satu pihak yang ada di dalam perjanjian hutang piutang, atau timbulnya ketidakmampuan membayar hutang dan lain sebagainya.

Pengertian Hutang Piutang

Hutang adalah kewajiban untuk membayar atas suatu barang atau jasa yang telah Anda terima atau pergunakan. Sedangkan piutang adalah kewajiban orang lain untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau digunakannya.

Dapatkan Kabar Terbaru dari Kami melalui Whatsapp Channel Chayra.ID. Jadi, jangan ragu lagi! Temukan solusi terbaik untuk kebutuhan bisnis Anda

Jadi hutang piutang adalah masalah kewajiban pembayaran yang masuk ke dalam koridor hukum perdata. Sebuah hutang piutang biasanya tertuang ke dalam sebuah perjanjian tertulis antara pihak pemberi hutang dan penerima hutang.

Biasanya di dalam perjanjian akan termuat sistem pembayaran utang, masa tenor dan nilai bunga. Termasuk juga berbagai langkah yang akan ditempuh apabila terjadi kegagalan menunaikan kewajiban oleh pihak yang bersangkutan.

Dalam bisnis, kegagalan melakukan pembayaran kewajiban sering terjadi karena usaha yang tak berjalan baik sehingga terjadi kesulitan keuangan.

Meski hal ini biasanya terjadi antara debitur dengan kreditur yang berbentuk bank, tapi bisa juga terjadi antar pribadi dengan pribadi. Nah di saat inilah Anda mungkin akan membutuhkan jasa konsultasi hukum hutang piutang.

Unsur Perjanjian Hutang Piutang

Berikut unsur perjanjian hutang piutang agar dapat mengikat secara sah:

1. Sepakat Tanpa Paksaan

Semua pihak yang terlibat di dalam perjanjian hutang piutang paham akan materi yang diperjanjikan. Semua pihak juga mengadakan perjanjian tanpa adanya unsur paksaan atau berada di bawah tekanan dari salah satu pihak.

2. Cakap Secara Hukum

Semua pihak yang ada di dalam perjanjian hutang piutang tersebut telah mencapai usia dewasa sehingga cakap untuk terlibat dalam perjanjian. Pihak yang terlibat juga dalam keadaan stabil sehingga tidak berada di dalam pengawasan pihak lainnya.

Selain itu pihak yang terlibat bukan masuk ke dalam kategori orang-orang tertentu yang berdasarkan UU terlarang untuk terlibat dalam perjanjian.

3. Obyek Perjanjian Jelas

Perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak berkenaan dengan obyek atau hal yang jelas.

4. Bukan Tindak Kejahatan atau Sebab yang halal

Selain itu perjanjian yang terjadi juga harus berlandaskan itikad baik, yang nantinya tak bertujuan untuk melakukan kegiatan yang melawan hukum.

Hukum Hutang Piutang di Indonesia

Di Indonesia, perjanjian hutang piutang masuk ke dalam perjanjian yang termaktub di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Agar perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik, maka semua pihak harus melaksanakan semua kewajibannya.

Apabila kelak kemudian hari terjadi permasalahan yang melibatkan keduanya, maka hendaknya diselesaikan melalui musyawarah. Dari permusyawaratan tersebut akan tercapai kesepakatan penyelesaian atas masalah yang terjadi.

Akan tetapi kadang kala di dalam praktiknya, terdapat beberapa perjanjian hutang piutang yang berakhir dengan sengketa hutang piutang.

Penutup

Nah jika Anda sedang membutuhkan jasa layanan konsultasi hukum hutang piutang secara online, silahkan hubungi Chayra Solusi Hukum, sebuah layanan konsultasi hukum secara online persembahan chayra.id.

Apakah kabar ini berguna?

Anda yang tentukan bintangnya!

Tingkat Kepuasan 0 / 5. Jumlah pemberi bintang: 0

Belum ada yang kasih bintang! Jadi yang pertama memberi bintang.

Karena kabar ini berguna untuk anda...

Kirimkan ke media sosial anda!

Pandu langkahmu menuju kesuksesan sebagai seorang advokat dengan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Chayra Institute, bekerjasama dengan DPN PERADI dan PMIH Universitas Pancasila.

Dalam program PKPA, kamu akan dibimbing oleh tenaga pengajar yang berpengalaman dan ahli di bidang hukum. Kurikulum yang disusun secara komprehensif akan memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek penting dalam praktik Hukum. Dapatkan pengalaman belajar yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan profesi advokat saat ini.

Ikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Chayra Institute sekarang juga!

Berlangganan via Whatsapp

Share:

More Posts

Berlangganan via Email

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Send Us A Message

Eksplorasi konten lain dari Chayra.ID

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca