Keberadaan konsultan hukum ketenagakerjaan akan menjadi kebutuhan bagi pemilik perusahaan yang ingin memahami hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu tenaga profesional konsultan hukum juga dapat menangani urusan ketenagakerjaan.

Hukum ketenagakerjaan sendiri merupakan sebuah hukum positif yang berlaku untuk melindungi hak dan kewajiban para pekerja serta majikan. Aspek hukum ketenagakerjaan akan tersebut melingkupi semua lini yang berkaitan dengan aktivitas kerja.

Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan adalah salah satu bagian atau cabang lain dari suatu keseluruhan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Istilah lain dari hukum ketenagakerjaan adalah hukum perburuhan.

Pengaturan di dalam hukum ketenagakerjaan menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan aktivitas kerja pada suatu perusahaan atau badan. Pengaturan tersebut berlaku baik yang bersifat perseorangan maupun kolektif.

Tujuan utama penciptaan hukum ketenagakerjaan adalah terciptanya pengaturan yang harmonis antara semua pihak yang terlibat. Yaitu antara buruh dengan buruh, buruh dengan pengusaha, buruh dengan penguasa, atau penguasa dengan buruh.

Cakupan hukum ketenagakerjaan meliputi beragam persoalan pengaturan hukum, antara lain:

• Kesepakatan kerja.
• Jaminan kerja, kesehatan serta keamanan kerja di dalam lingkungan kerja.
• Hak serta kewajiban timbal balik antara pekerja dengan majikan,
• Penetapan serta perlindungan upah,
• Kesepakatan kerja bersama.
• Peran serta serikat pekerja.
• Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya, dll.

Nah untuk memahami berbagai isu masalah ketenagakerjaan tersebut, pemilik usaha akan membutuhkan kehadiran konsultan hukum ketenagakerjaan.

Tujuannya tentu saja agar dapat melakukan perumusan kesepakatan dalam formula yang pas serta sesuai UU yang berlaku.

Manfaat Hukum Ketenagakerjaan

Lantas apa sajakah manfaat dari adanya hukum ketenagakerjaan itu?

1. Pemberdayaan

Dengan adanya UU ketenagakerjaan maka para tenaga kerja dapat diberdayakan oleh perusahaan dengan optimal namun tetap memperhatikan hak-nya.

2. Pemerataan

UU ketenagakerjaan memungkinkan terjadinya pemerataan serta penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dalam skala nasional maupun daerah.

3. Perlindungan & Peningkatan Kesejahteraan

Tercipta perlindungan bagi tenaga kerja guna mewujudkan kesejahteraan baik bagi tenaga kerja itu sendiri maupun bagi keluarganya.

4. Mengatur Hubungan Tenaga Kerja dengan Pengusaha

Dengan adanya hukum ketenagakerjaan maka hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha terdapat pengaturan yang mengikat kedua pihak.

Pengaturan hubungan tersebut berbentuk perjanjian kerja secara tertulis yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Sebagai Landasan Kepastian Hukum

Keberadaan UU ketenagakerjaan akan menjadi landasan kepastian hukum bagi kedua pihak yang terlibat perjanjian dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya masing-masing. Yaitu antara pihak tenaga kerja dengan pemilik usahanya.

Pihak pemilik usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi semua hak dari setiap pekerjanya, setelah sang pekerja menyelesaikan semua yang menjadi kewajibannya.

Contohnya: hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya atau hak untuk mendapatkan perlakuan sama.

6. Pedoman Sengketa

Selain berbagai manfaat di atas, hukum ketenagakerjaan juga akan dapat menjadi acuan atau pedoman ketika terjadi sengketa. Yaitu sengketa yang terjadi antara pihak pekerja dengan pihak pemilik usaha.

Penutup

Nah bagi Anda sebagai pemilik usaha yang masih ragu akan seluk beluk tentang UU ketenagakerjaan maka dapat menghubungi sebuah layanan konsultasi hukum online persembahan chayra.id.

Bersama chayra.id Anda dapat berdiskusi secara online dengan konsultan hukum ketenagakerjaan yang profesional.

Chayra.id menyediakan layanan konsultasi di berbagai bidang hukum termasuk hukum ketenagakerjaan dengan biaya terjangkau dan cara yang mudah.

Jadi bagi Anda baik pelaku usaha mikro dan kecil atau masyarakat umum, jangan segan untuk menghubungi kontak Chayra Solusi Hukum.