Kebebasan Dalam Belenggu Teknologi: Kisah Pertarungan di Pengadilan

5
(1)

“Keputusan bersejarah di Jakarta membatalkan pembatasan internet di Papua, menegaskan hak akses informasi sebagai pilar demokrasi. Pengadilan menilai tindakan pemerintah melanggar konstitusi dan hak asasi manusia, dalam kasus yang diajukan oleh AJI dan SAFEnet.”

Dalam era digital, kebebasan berekspresi dan akses informasi menjadi dua pilar penting yang mendukung transparansi dan keadilan sosial. Namun, apa jadinya ketika pilar-pilar ini terancam oleh tindakan pemerintah yang membatasi akses internet? Inilah kisah yang berlangsung di balik ruang sidang, menggambarkan perjuangan dua organisasi yang berani menentang kebijakan pemerintah demi memperjuangkan hak dasar setiap individu.

Pada tanggal 19 Agustus 2019, sebuah keputusan pemerintah Indonesia untuk membatasi akses internet di Papua dan Papua Barat menciptakan gelombang kekhawatiran di seluruh negeri dan membuka debat panas tentang kebebasan informasi. Tindakan ini, yang dimaksudkan sebagai respons terhadap eskalasi ketegangan politik dan sosial, secara signifikan mempengaruhi bagaimana informasi disebarkan dan diterima oleh masyarakat, menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan hak asasi manusia.

Latar Belakang Tindakan Pemerintah

Pemerintah, mengklaim bahwa pembatasan diperlukan untuk mencegah penyebaran informasi yang bisa memperparah situasi keamanan di wilayah tersebut. Namun, efek sebenarnya dari pembatasan tersebut adalah pembungkaman suara-suara independen dan penghambatan aliran informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan tanggapan yang tepat terhadap situasi yang berkembang.

Tindakan yang dilakukan oleh ini tidak hanya mempengaruhi kenyamanan berinternet, tetapi juga menghambat aliran informasi penting yang bisa membantu masyarakat memahami dan merespons situasi sosial dan politik yang sedang berlangsung.

Tindakan Hukum oleh AJI dan SAFEnet

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet), merasa bahwa tindakan ini melanggar konstitusi serta standar internasional mengenai kebebasan berekspresi dan akses informasi. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, meminta agar kebijakan tersebut dicabut, dengan argumen bahwa pembatasan secara tidak adil menghambat hak masyarakat untuk menerima dan menyebarkan informasi.

Gugatan ini bukan hanya tentang pemulihan akses internet, tetapi juga tentang prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kebebasan yang menjadi hak setiap warga negara.

Jalannya Persidangan

Pengadilan memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan argumentasi dari kedua belah pihak. Selama persidangan, AJI dan SAFEnet menunjukkan berbagai bukti bagaimana pembatasan internet mengganggu kegiatan jurnalistik dan kebebasan sipil, serta memberikan dampak negatif pada kehidupan sosial dan ekonomi di Papua.

Mereka berargumen bahwa pemerintah gagal menunjukkan bukti konkret bagaimana pembatasan internet secara efektif mengurangi ketegangan, yang menurut mereka, hanya merupakan tindakan reaktif tanpa pertimbangan mendalam.

Keputusan Pengadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akhirnya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan, menilai bahwa pemerintah tidak cukup mempertimbangkan dampak luas dari pembatasan internet terhadap hak-hak konstitusional warga. Keputusan ini menjadi preseden penting dalam hukum Indonesia, menegaskan pentingnya kebebasan informasi dan mengkritik penggunaan pembatasan internet sebagai alat untuk mengendalikan situasi sosial.

Pendapat PTUN Jakarta dalam Perkara No 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

“Dengan demikian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengindividualisir pembatasan hak atas internet hanya terhadap pihak yang melakukan penggunaan internet secara melanggar hukum dan hanya dapat dilakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memungkinkan pemutusan akses terhadap jaringan internet yang dapat berdampak pada hak asasi pihak lain yang bukan pelaku”

“objek sengketa berupa pelambatan dan/atau pemutusan jaringan internet bukan hanya pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, walaupun menurut Tergugat I dilakukan dalam rangka tujuan kemanfaatan yaitu untuk mencegah penyebaran berita bohong (hoaks), hasutan, ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA yang berpotensi menimbulkan kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara khususnya di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat dan dilakukan hanya terhadap layanan data seluler, maka Majelis mempertimbangkan oleh karena sebagian besar masyarakat memanfaatkan internet dengan menggunakan layanan data seluler dan bahkan hampir terdapat ketergantungan orang terhadap internet melalui data seluler dalam melakukan setiap aktivitas dalam kehidupannya sementara objek sengketa yang dilakukan Tergugat I tidak didahului dengan Keputusan Tergugat II menyatakan keadaan bahaya sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, sehingga objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I dalam situasi yang secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya, menurut Majelis telah mengakibatkan hak asasi lain pihak lain yang bukan pelaku penyalahgunaan internet menjadi terabaikan bahkan terkurangi,…, termasuk terganggunya sebagian aktivitas pemerintahan dan hak ekonomi masyarakat yang tergantung dari internet, karena itu Majelis berpendapat bahwa objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam keadaan yang secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya tersebut dari aspek substansi tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak proporsional dalam suasana negara yang demokratis sebagai syarat ketiga pembatasan HAM”

Implikasi dan Refleksi

Putusan ini bukan hanya kemenangan bagi AJI dan SAFEnet, tapi juga untuk masyarakat Indonesia secara umum. Ini menegaskan pentingnya transparansi dan akses ke informasi sebagai komponen krusial dalam menjaga keseimbangan dalam situasi krisis.

Keputusan ini juga menegaskan peran penting sistem peradilan dalam melindungi hak-hak sipil dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah harus bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang.

Keputusan pengadilan ini tidak hanya memperkuat kebebasan pers, tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada pemerintah bahwa tindakan yang menghambat kebebasan fundamental warganya tidak akan dibiarkan tanpa tantangan. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana lembaga peradilan dapat berfungsi sebagai benteng terakhir dalam melindungi hak-hak warga negara dari kebijakan pemerintah yang tidak adil.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya advokasi dan tindakan hukum dalam memperjuangkan keadilan dan kebebasan. Ini merupakan pengingat bahwa dalam situasi dimana kebebasan terancam, tindakan kolektif dan perlawanan hukum dapat dan harus dilakukan untuk melawan ketidakadilan dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi.

Apakah kabar ini berguna?

Anda yang tentukan bintangnya!

Tingkat Kepuasan 5 / 5. Jumlah pemberi bintang: 1

Belum ada yang kasih bintang! Jadi yang pertama memberi bintang.

Karena kabar ini berguna untuk anda...

Kirimkan ke media sosial anda!

Anggara Suwahju
Senior Counsel at Chayra Law Center

Accomplished Legal Professional with a Global Perspective and Expertise in Criminal and Constitutional Litigation

Eksplorasi konten lain dari Chayra.ID

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca